pemerintah zimbabwe sudah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri as agar mengirim pengamat pemilihan umum sebagai imbalan atas lobinya bagi pencabutan sanksi selama Salah satu dasawarsa pada negara afrika selatan itu.
menurut laporan media lokal dalam sabtu (6/4), asisten menteri luar negeri as urusan afrika johnie carson mengirim surat terhadap wakil presiden dan menteri luar negeri zimbabwe untuk mengakui skill teknis harare untuk menyelenggarakan pemilihan umum. tapi ia menyarakan diizinkannya ada pengamat selama negeri dan internasional.
saya siap membeli dana bagi pemilihan publik nasional yang harmonis selama zimbabwe, ketika zimbabwe membuka pintunya bagi pengamat non-pemerintah dan independen, tutur carson dalam pada suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, herald.
terlebih lagi, kalau zimbabwe bersedia menerima pengamat internasional selama waktu pemilihan umum mendatang, saya siap mengkaji sanksi terarah kami dan menyarankan tindakan supaya meredakan seluruh sanksi ini, katanya.
Informasi Lainnya:
zimbabwe diperkirakan hendak menyelenggarakan pemilihan umum diantara juni dan september tahun ini untuk mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun yang telah goyah.
george charamba, juru bicara presiden robert mugabe, mencela tawaran carso, papar xinhua. ia menyatakan surat tersebut berusaha menetapkan persyaratan yang kepada rakyat zimbabwe menjijikan.
anda tak bisa dalam Salah satu tahap memuji skill zimbabwe untuk menyelenggarakan proses nasional dan selama saat lain menuntut proses tersebut diawasi, tutur charamba.
dalam persentasi bagaimana pun, mereka datang dari belahan bumi lain, yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan kami.
hubungan zimbabwe-as memburuk pada 2001, saat kongres as mensahkan peraturan pemulihan ekonomi juga demokrasi zimbabwe supaya mendukung sederat sanksi yang meliputi larangan terhadap lembaga keuangan supaya menyatakan pinjaman serta kredit ataupun mengurangi utang bagi zimbabwe. pilihan pemimpin zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian dengan as.
charamba menungkapkan carson sebaiknya tidak berfikir rakyat zimbabwe merupakan orang bodoh melalui menyarankan ia memiliki wewenang supaya mencabut sanksi.
ia tak mempunyai kekuasaan agar menghilangkan sanksi yang diputuskan dengan sistem parlementer. ia juga merupakan orang luar, papar charamba. seluruh sanksi berada selama luar kekuasaan carson.
zimbabwe juga menghadapi sanksi dari uni eropa, termasuk larangan bepergian serta pembekuan aset bagi pejabat senior pemerintah. tapi uni eropa pada penghujung maret, telah mengeluarkan 83 orang dari daftar sanksinya, sesudah referendum undang-undang dasar berjalan adil serta damai dalam zimbabwe selama 16 maret.
namun, 10 pihak --termasuk presiden mugabe, istrinya juga kaum pejabat senior militer-- baru tergolong pada selama daftar sanksi uni eropa.